Gaji Pokok PNS Naik Hingga Rp 14 Juta, Ini Kata Pakar Kebijakan Publik Unhas

Beritapgri.com - Assalamualaikum wr wb ,,,,,,,,,,,,,,,,, Selamat siang rekan-rekan guru semua yang berada diseluruh Indonesia, siang ini beritapgri.com akan membagikan informasi mengenai,,,,,,,,,

Andi Ahmad Yani, Pakar Kebijakan Publik Unhas menillai Kebijakan ini merupakan turunan Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) di mana mengubah beberapa aturan gaji/tunjangan sebelumnya.

Untuk itu jenis jabatan ASN juga akan berubah yang dengan hanya tiga jenis, yaitu jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi.

Struktur gaji akan dibedakan menurut tiga jenis jabatan tersebut. Selanjutnya penghasilan ASN terdiri atas akumulasi gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.


Selama ini standar gaji PNS di Jakarta sama dengan gaji semua PNS di seluruh wilayah dimana biaya hidup bisa jadi berbeda.

Pada akhirnya Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan tunjangan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Kondisi ini menjadi tidak adil, dimana daerah berkemampuan keuangan rendah hanya bisa memberikan tunjangan yang rendah. Meskipun kebutuhan hidup lebih tinggi.

Untuk itulah ada tunjangan kemahalan yang diukur berdasarkan Indeks Kemahalan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) dan disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Sementara itu, ASN digaji tidak lagi semata berdasarkan lama masa pengabdian namun berdasarkan kinerja.

Untuk itu ditetapkan tunjangan kinerja yang dimulai dari kinerja terendah yaitu "buruk" dengan tunjangan gaji nol persen sampai ke ukuran kinerja tertinggi "amat baik" dengan tunjangan 125 persen.

Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja ASN dan tidak dibolehkan lagi menerima penghasilan lain/honorarium dari APBN/APBD, BUMN/BUMD, Badan Usaha Milik Swasta atau Lembaga Internasional lainnya.

Kebijakan ini harus dibarengi dengan sistem perekrutan ASN yang lebih akuntabel dan lebih mengutamakan kualitas dankebutuhan masing-masing daerah.

Selain itu, ASN saat ini juga diharapkan dapat lebih ditingkatkan kapasitasnya sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat dalam proses pelayanan publik ke depan.

Dibutuhkan juga sistem kontrol yang efektif untuk menilai kinerja ASN, serta memastikan mereka bisa lebih profesional. 

Hal lain yang lebih penting adalah jaminan ASN untuk tidak dipengaruhi dinamika politik lokal (baca ekses Pilkada) seperti yang terjadi selama ini. 

Sumber : Tribunnews

Demikian informasi yang dapat beritapgri.com berikan, Semoga ada manfaatnya untuk kita semua.......

loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Gaji Pokok PNS Naik Hingga Rp 14 Juta, Ini Kata Pakar Kebijakan Publik Unhas"

Post a Comment