INI BESARAN TUNJANGAN FUNGSIONAL ANALISIS KEBIJAKAN

Beritapgri.com - Assalamualaikum wr wb ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Selamat malam rekan-rekan guru semua yang berada diseluruh Indonesia, malam ini beritapgri.com akan membagikan informasi mengenai,,,,,,,,,

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2017, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

Perpres itu diterbitkan, dengan pertimbangan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional analis kebijakan, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya.



Menurut Perpres ini, PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Analis Kebijakan, diberikan tunjangan Analis Kebijakan setiap bulan.

Besarnya tunjangan Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari peraturan Presiden ini.

Menurut Perpres ini, pemberian tunjangan Analis Kebijakan bagi PNS yang bekerja pada pemerintah pusat, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan bagi PNS yang bekerja pada pemerintah daerah, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“Pemberian tunjangan Analis Kebijakan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diangkat dalam jabatan struktural, atau jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 5 Perpres ini.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 19 Juli 2017.

Sumber : rakyatku

Demikian informasi yang dapat beritapgri.com berikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua..........

loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "INI BESARAN TUNJANGAN FUNGSIONAL ANALISIS KEBIJAKAN"

Post a Comment