TAK KUNJUNG TERIMA GAJI, GURU HONORER "SENTIL" JOKOWI

Beritapgri.com - Assalamualaikum wr wb,,,,,,,,,,,,,, Selamat pagi rekan-rekan guru semua dan selamat datang disitus beritapgri.com yang pada kesempatan kali ini akan membagikan informasi mengenai,,,

Ketidakjelasan nasib atas hak yang tak kunjung diterima oleh guru honorer dan PTT di Kabupaten Berau dan beberapa daerah lainnya, hingga hari ini menjadi keresahan tersendiri bagi ribuan tenaga pendidik tersebut.



Berawal dari regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa kewenangan Kabupaten kemudian ditarik ke Pemprov, termasuk guru-guru tingkat SLTA, dan membuat segala proses yang berkaitan dengan guru SLTA dialihkan ke Pemprov, termasuk soal gaji.

Setelah beberapa kali menggelar penyampaian aspirasi, baik kepada Bupati maupun DPRD Berau, kali ini perwakilan guru honorer dan PTT tersebut mencoba untuk membuka mata Presiden, Joko Widodo, atas nasib yang saat ini dialami tenaga pendidik di Indonesia.

Melalui akun media sosial facebook, seorang guru honorer menuliskan surat terbuka untuk Presiden. Akun tersebut bernama Ni’neng Erna Yusnita. Dalam surat terbukanya, guru honorer tersebut mencoba mengadukan nasib ribuan guru yang sejak bulan Januari hingga April 2017 belum pernah menerima hak mereka sepeser pun.

Ia juga menuliskan niatan Pemkab yang sempat ingin memberikan solusi atas ketidakjelasan gaji mereka dengan menyediakan dana sekiitar Rp11 miliar. Namun hal itu terbentur aturan kewenangan. Begini bunyi surat terbuka yang dituliskan tenaga pendidik asal Berau tersebut.

SURAT TERBUKA DARI GURU TENAGA KONTRAK/NON-PNS

Kepada
Yth. Bapak Joko Widodo
Presiden yang Selalu Kami Banggakan
di-
Tempat

Assalamualaikum Warohmatulahi Wabarokatu.
Bapak presiden yang selalu kami banggakan dan hormati ijinkanlah saya mewakili guru tenaga kontrak/non-PNS di Kabupaten Berau menyampaikan keluh kesah yang selama ini tak bisa lagi dipendam karena sudah hampir 4 bulan lamanya (terhitung Januari-April 2017) kami belum mendapat kejelasan baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi terkait Surat Keputusan (SK) dan Upah.

Ketidakjelasan ini diakibatkan adanya pengambilalihan dari pemerintah kabupaten ke Provinsi Kaltim. Selama ini kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin, dan bahkan dibantu oleh MKKS dan PGRI Sekabupaten Berau untuk bertemu dan hearing pendapat dengan Bupati dan DPRD Berau untuk meminta kejelasan SK yang seharusnya ditandatangani oleh Gubernur Kaltim dimana SK tersebut yang menentukan kejelasan upah kami. Dari SK itu pula harusnya kami bisa ikut serta dalam sertifikasi dan pembuatan NUPTK.

Pemindahalihan pemerintah kabupaten ke provinsi membuat provinsi kewalahan sehingga pada akhirnya tercetuslah kesimpulan dari beberapa rapat bahwa Provinsi Kaltim hanya dapat mengupah para guru seKaltim dengan upah sebesar Rp. 1.200.000 + Rp. 300.000 (insentif). Padahal standar UMP Kaltim sebesar Rp. 2.335.000. Ditambah lagi BPJS kami sudah tidak dapat digunakan Dikarenakan belum adanya pembayaran gaji Inilah yang membuat teman-teman sepakat untuk berusaha bertemu dan hearing pendapat dengan Bupati dan DPRD Kabupaten Berau.

Dari hearing pendapat tersebut pemerintah kabupaten sebenarnya sudah mempunyai dana sebesar Rp11 M yang siap digunakan untuk para guru tenaga kontrak/non-pns namun kenyataannya tidak dapat digunakan hal ini disebabkan karena dana yang katanya siap digunakan harus terbentur peraturan daerah atau lebih tepatnya tak mempunyai payung hukum untuk digunakan.

Inilah salah satu alasan mengapa saya membuat surat terbuka ini, Bapak Presiden yang kami hormati, banggakan, bahkan kami cintai. Bukankah jelas bahwa kami bekerja memegang tanggung jawab yang besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Tidak hanya mencerdaskan anak bangsa, kami juga memiliki keluarga, anak dan istri yang wajib dinafkahi, beberapa dari kami bahkan ada yang sudah berani menjual peralatan rumah tangganya agar dapur tetap mengepul, belum lagi tempat yang jauh,
bahkan harus melewati jalan setapak dan menyebrangi lautan. Wajib bapak ketahui Kabupaten Berau biaya perekonomiannya sangat tinggi, yang bahkan Rp1.000 saja sudah tak ternilai.

Dengan adanya surat terbuka ini saya dan teman-teman tenaga kontrak mohon maaf yang sebesarnya-besarnya jika surat yang saya tulis ini menyinggung perasaan Pak Presiden dan meminta kebijakan Bapak agar lebih melihat kesejahteraan kami sebagai guru dan juga tulang punggung keluarga yang hidup didaerah terpencil.
Wassalam.

Berau, 20 April 2017
Perwakilan Guru Tenaga Kontrak/NonPns Kabupaten Berau
#saveguruhonor

Tulisan tersebut kemudian dibagikan puluhan kali oleh netizen lain.

Sumber : beraunews.com

Demikian informasi yang dapat beritapgri.com berikan, yang kami lansir dari beraunews, semoga ada manfaatnya unutk kita semua..............

loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "TAK KUNJUNG TERIMA GAJI, GURU HONORER "SENTIL" JOKOWI"

Post a Comment