PEMERINTAH DAERAH NGOTOT PERJUANGKAN KE PUSAT KEBUTUHAN 8.233 ASN MENDESAK

Beritapgri.com - Assalamualaikum wr wb,,,,, Selamat pagi rekan-rekan guru semua dan selamat datang disitus beritapgri.com yang pada kesempatan kali ini akan membagikan informasi mengenai,,,

Sulawesi Utara (Sulut) masih kekurangan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) di 2017. Tercatat, sekira 8.233 ASN (lihat grafis, red) dibutuhkan untuk memperkuat birokrasi di daerah Nyiur Melambai. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota pun tetap memperjuangkan pengusulan kuota CPNS ke pemerintah pusat. “Kami tetap perjuangkan untuk penerimaan CPNS ini. Kami pastikan, jika ada info resmi tentang penerimaan CPNS, kami segera informasikan,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sulut Femmy Suluh.      



Sementara itu, Kota Kotamobagu memiliki belanja pegawai hanya 39,15% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp769,8 miliar. Jumlah ASN sebanyak 2.456. Jika syarat penerimaan CPNS bagi daerah adalah belanja pegawai, Kotamobagu sangat memenuhi syarat. “Kotamobagu paling aman dan memenuhi syarat kalau indiktornya belanja pegawai. Kita memang masih kekurangan tenaga ASN terutama untuk tenaga kesehatan,” kata Sekretaris Kota (Sekkot) Tahlis Gallang, kemarin.

Menurut Tahlis, beberapa waktu lalu Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara sudah menemui langsung MenPAN-RB Asman Abnur meminta diberi kesempatan merekrut CPNS khusus tenaga kesehatan. Sebab masih membutuhkan sekira 113 ASN khusus tenaga kesehatan.

“Untuk mengisi sejumlah posisi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Pobundayan. Di sana kita sangat kekurangan tenaga ASN. Karena itu sinyal positif dari pemerintah pusat ini akan kita tindaklanjuti lagi. Sebab kalau belanja pegawai, kita sangat rendah,” ucapnya.

Dijelaskannya, kebutuhan CPNS Kotamobagu hingga lima tahun mendatang masih sekira 700-an berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang sudah dilakukan. Ini dikarenakan setiap tahun ada yang pensiun dan pindah “Sementara sudah dua tahun tidak melakukan penerimaan," kata Kepala BKPP Kotamobagu, Refly Mokoginta.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Boltim Robi Mamonto menilai penerimaan ASN, masih tergantung pemerintah pusat. "Kita mengusulkan, dari hitungan ada kebutuhan sekitar 600 pegawai. Tapi, kita menyesuaikan petunjuk dari pemerintah pusat  akan ada penerimaan atau tidak," ungkapya.

Sementara itu, terkait tenaga kontrak daerah, pada 1 Juli nanti akan dilaksanakan pemangkasan honda. “Sesuai program Bupati, mulai 1 Juli 2017 Honda lulusan SMA sederajat akan ditiadakan atau dihilangkan. Yang akan ditahan untuk tetap menjadi tenaga Honda hanyalah yang sudah memenuhi pendidikan sarjana,” beber Mamonto.

Namun, Mamonto menambahkan, tenaga Honda lulusan SMA akan mendapatkan kompensasi pemerintah untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. “Akan dilaksanakan secara bertahap, dan untuk tahap pertama sekitar 200 orang,” ungkapnya.

Nantinya, akan diklasifikasikan tenaga Honda untuk umur 35 tahun ke atas. “Kita lihat untuk 35 tahun keatas, kita lihat didistribusikan ke instansi mana. Untuk yang di bawah 35 tahun, kita harapkan melanjutkan studi,” harapnya.

Menurut Mamonto, program ini dilaksanakan untuk memotivasi orang tua yang ada di Boltim, agar anak mereka melanjutkan anak mereka ke perguruan tinggi. “Jangan baru terima SKHU, sudah berpikir untuk menjadi honor daerah,” ungkap Mamonto

Sekretaris Kota (Sekkot) Tomohon Ir Harold Lokowang mengakuinya. "Pemkot butuh tenaga guru. Sebab beberapa guru yang sudah pensiun juga ada yang meninggal saat masa baktinya berdampak pada ketersediaan, sedangkan rekrutmen untuk guru ini sendiri belum ada," terang Sekretaris Kota Tomohon Ir Harold Lolowang MSc.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Mitra Berty Sandag dilakukan analisis kebutuhan jabatan tiap tahun. "Tiap tahun memang kita lakukan analisis kebutuhan. Masih cukup. Soal pengangkatan ASN belum ada informasi," tutur Sandag, sembari menambahkan, Pemkab berusaha memaksimalkan jumlah ASN yang ada sekarang.

Kepala BKDD Minut Drs Aldrin Posumah mengatakan Pemkab Minahasa Utara (Minut) telah mengusulkan beberapa formasi yang dibutuhkan. Antara lain, guru SD dan SMP, lulusan perhotelan, teknik sipil, teknik mesin, kesehatan masyarakat, farmasi, dokter, bidan, perawat, perikanan, yang mulai dari tamatan SMA/SMK, D-III dan S1.

“Formasi ini sudah diusulkan ke MenPAN, tinggal menunggu penetapan pemerintah pusat,” kata Posumah. “Karena saat ini OPD baru, jadi ada perubahan formasi dan jumlah pengusulan. Contohnya, tahun 2016 telah diusulkan guru SMA/SMK, tetapi saat ini tidak lagi lewat Pemkab tetapi Pemprov,” tukasnya.

Senada Pemkab Kepulauan Talaud sedang berupaya melakukan analisis jabatan untuk penyesuaian nomenklatur baru sesuai PP 18 tentang perangkat daerah. Dan Perda Nomor 3/2016 tentang susunan perangkat daerah.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Djanus Amiman mengatakan, permintaan jumlah formasi CPNS yang diajukan Pemkab Talaud sebanyak 315 orang. Permintaan formasi CPNS 2017 tersebut, diajukan lantaran hingga saat ini Pemkab Talaud masih membutuhkan banyak pegawai negeri. "Untuk tahun ini kemungkinan bertambah banyak. Namun sebetulnya tak bisa diprediksi sebab harus dianalisis terlebih dulu,” ujar Amiman.

Kepala Badan Kepegawaian dan Dikat (BKDD) Drs T Kawasa mengungkapkan, usulan E Formasi CPNS sudah diusulkan ke KemenPAN-RB."Akan tetapi pemerintah pusat masih moratorium penerimaan CPNS. Walaupun begitu Pemkab Sangihe berharap tahun ini ada penerimaan CPNS," ujar Kawasa.
Lanjutnya, sampai sekarang pihaknya masih menunggu pemberitahuan KemenPAN-RB terkait penerimaan CPNS. "Masih menunggu pemberitahuan dari KemenPAN-RB," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menegaskan pemerintah harus meningkatkan kapasitas ASN yang sudah ada agar memiliki kualitas dan kualifikasi memadai, demi menunjang perbaikan tata kelola pemerintahan. Dari jumlah ASN periode Januari 2017, lanjut dia, sebanyak 4.475.997 orang yang masih aktif bekerja baik di instansi pusat maupun daerah. "Sebanyak 37,43 persen di antaranya merupakan guru, dan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebesar 37,69 persen. Selebihnya terdiri dari tenaga kesehatan dan PNS yang menduduki jabatan struktural," paparnya.

Komposisi ASN seperti itu, lanjut dia, kurang mendukung terciptanya birokrasi yang handal, seperti dicita-citakan pemerintah.  "Berarti Indonesia masih sangat kekurangan aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian spesifik tertentu," sebutnya.

Selain itu, dia juga mengingatkan kembali bahwa beberapa tahun silam, pemerintah sangat serius dalam penyelesaian tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS.

Hingga tahun 2014 lalu, sambungnya, tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS mencapai 1,8 juta  orang.

Bahkan, dalam kurun waktu 2005 sampai 2009, sebagian besar CPNS berasal dari tenaga honorer, yakni 58,8 persen. Sedangkan CPNS dari jalur pelamar umum hanya 42,2 persen yang diseleksi sesuai kebutuhan organisasi masing-masing instansi.

Asman melanjutkan, sebagian besar CPNS dari tenaga honorer itu merupakan tenaga pendidik dan kesehatan, yang proses seleksinya tidak sama dengan seleksi untuk pelamar umum.

Lebih jauh dia menjelaskan, tren belanja pegawai terus mengalami peningkatan dari Rp 351 triliun pada 2010 menjadi Rp732 triliun pada 2016.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah melakukan penataan sistem manajemen SDM aparatur. Antara lain dengan melakukan moratorium penerimaan CPNS.

Penerimaan CPNS, kata dia, hanya dilakukan untuk jabatan tertentu. Terutama dari lulusan sekolah ikatan dinas. Dalam pengadaan CPNS, khususnya pemerintah daerah, juga  menerapkan pertimbangan besaran belanja pegawai dibanding APBD.

“Daerah yang belanja pegawainya besar, tidak diberikan tambahan formasi CPNS,” terangnya.


Demikian informasi yang dapat beritapgri.com berikan, yang kami lansir dari manadopostonline, semoga ada manfaatnya untuk kita semua...............

loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "PEMERINTAH DAERAH NGOTOT PERJUANGKAN KE PUSAT KEBUTUHAN 8.233 ASN MENDESAK"

Post a Comment