HONORER GAWAT! ADA YANG COBA GAGALKAN REVISI UU ASN

Beritapgri.com - Assalamualaikum wr wb,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Selamat pagi rekan-rekan guru semua dan selamat datang disitus beritapgri.com yang pada kesemapatan kali ini akan membagikan informasi mengenai,,,,,,,,,,,,,

Ada segelintir orang yang bernafsu membatalkan revisi UU Aparatur Sipil Negara. Padahal revisi ini adalah pintu masuk bagi para honorer yang selama ini telah lama mengabdi, untuk bisa menjadi PNS.

Salah satu caranya adalah dengan memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo tentang bakal membengkaknya anggaran yang harus diplotkan kepada honorer. Politikus Gerindra Bambang Riyanto mengungkapkan, ada pihak tertentu yang bernafsu membatalkan revisi UU ASN.

Hasil gambar untuk revisi uu asn
Gambar Ilustrasi

Salah satunya dengan memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo tentang anggaran yang harus diplotkan kepada honorer. Sayangnya, kata dia, info-info yang diterima Presiden banyak tidak tepat.  Pemerintah pun jadi paranoid karena melihat besarnya anggaran yang ‎harus dikeluarkan.

"Untuk mengurus honorer, pemerinta‎h jangan paranoid. Honorer ini kebanyakan sudah tua, mereka menikmati status PNS tidak akan lama. Jadi nggak mungkin menyedot anggaran negara lebih besar," kata kapoksi Baleg DPR ini kepada JPNN, Selasa (31/1).

Dia juga mengimbau, orang-orang dekat Presiden jangan memberikan informasi yang tidak benar. Sebab, yang akan dihujat adalah Presiden bukan para pembisiknya.

"Saya yakin presiden sering mendapatkan informasi yang tidak benar soal honorer. Makanya sejak 2014 komitmen pemerintah dengan DPR tentang penyelesaian honorer tidak jalan," tandasnya.

Kaltim sendiri berkepentingan dengan revisi UU ASN tersebut. Mengingat ada setidaknya 4 ribuan honorer di lingkup Pemprov Kaltim. Ini belum termasuk honorer di kabupaten kota yang jumlahnya ribuan.

Baru-baru ini Sekprov Kaltim Rusmadi menyatakan, masa kerja honorer masih diperpanjang, meski APBD terus menurun pada 2 tahun terakhir. Kalaupun ada yang tidak diperpanjang, karena persoalan kinerja atau kebutuhan organisasi.

Terpisah, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Arif Wibowo menyebut revisi ini jalan masuk menyelesaikan persoalan honorer yang selama ini tak kunjung tuntas. Tentu caranya ingin disederhanakan bagi honorer yang telah mengabdi sekian tahun.

“Jadi begini, poin terpenting perubahan ini adalah, pertama, untuk menyelesaikan urusan tenaga honorer, PTT (pegawai tidak tetap), harian lepas, dan lain sebagainya. Pegawai yang bekerja di instansi pemerintah yang di atas 5 tahun yang statusnya tidak jelas diharapkan problem tersebut selesai,” ujar Arif.

Sebelumnya, aturan mengenai PNS mengacu pada UU Pokok Kepegawaian No 43 Tahun 1999. Kemudian aparatur sipil negara diatur lebih spesifik dalam UU ASN No 5 Tahun 2014.

Menurut dia, mekanisme tes yang selama ini dilakukan tak sesuai dengan posisi pegawai honorer tersebut. Sehingga sudah hampir pasti pegawai honorer kesulitan lulus tes.

“Untuk mentransformasikan mereka jadi PNS tanpa perlu tes. Semua orang bertanya, kenapa enggak perlu tes? Kalau tesnya seperti kemarin, sudah pasti mereka enggak lulus. Sebagian akan pensiun. Karena itu, negara harus menghargai jerih payah mereka, bahwa itu kesalahan masa lalu, aspek yang lain, negara harus hormati,” ungkap Arif.

Arif juga berpendapat bahwa keunggulan para pegawai honorer itu sebetulnya adalah kesetiaan mereka untuk mengabdi. Sehingga tak perlu tes untuk menjadikan mereka sebagai PNS.

Dalam draf revisi UU ASN, memang tak disebutkan secara rinci soal mekanisme tes. Di situ hanya disebutkan bahwa pemerintah harus mengangkat pegawai honorer jadi PNS dalam Pasal 131A. UU ASN 

Sumber  : kaltim.prokal

Download Aplikasi Info Guru dan Pendidikan di HP Android Anda Untuk Dapatkan Berita Terupdate Setiap Hari >> https://play.google.com/InfoGuruPendidikan

Demikian informasi yang dapat beritapgri.com berikan yang kami lansir dari prokal, semoga ada manfaatnya untuk kita semua..................

loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "HONORER GAWAT! ADA YANG COBA GAGALKAN REVISI UU ASN"

Post a Comment