UN DIHAPUS ! DPR RI MINTA ALAT UKUR LAIN PEMETAAN KEBERHASILAN PENDIDIKAN NASIONAL

Beritapgri.com - Assalamualaikum wr wb,,,,,,,,,,,,,,,, Selamat datang rekan-rekan guru semua di seitus beritapgri.com yang pada kesemapatn kali ini akan membagikan informasi mengenai,,,,,,,,,

Wakil Ketua Komisi X DPR Fikri Faqih menilai, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu menyiapkan alat ukur lain bagi pemetaan dan keberhasilan pendidikan nasional. Ini selepas digulirkannya wacana moratorium ujian nasional (UN) oleh Mendikbud Muhadjir Effendy. 

Menurut Fikri, hal tersebut penting untuk menjaga kualitas pendidikan nasional. Dengan begitu, jangan sampai ketiadaan alat ukur, menyebabkan kualitas pendidikan menjadi menurun.

Hasil gambar untuk dpr ri
Gambar Ilustrasi
"Pada era Mendikbud sebelumnya, UN hanya dijadikan pemetaan dan keberhasilan pendidikan nasional. Jika sekarang ingin dihapus, Kemendikbud harus memikirkan alat ukur lain. Ini yang kami minta dan bahas dalam raker (rapat kerja) mendatang bersama Kemendikbud," kata Fikri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/11).

Oleh karena itu, lanjut dia, jika rapat kabinet terbatas (ratas) memutuskan UN dimoratorium, Komisi X DPR akan segera memanggil Mendikbud untuk melakukan pembahasan bersama, khususnya terkait persoalan penyiapan alat ukur pengganti UN.

"Tapi, yang terpenting Pak Menteri (Mendikbud Muhadjir Effendy) jangan hanya terus melempar wacana tanpa tindak lanjut kebijakan yang terukur. Perencana itu harus matang sehingga tidak bikin panik praktisi pendidikan. Jangan karena ini Pak Menteri di-bully lagi," ujar Fikri.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menjelaskan, rencana moratorium UN baru akan diputuskan beberapa pekan ke depan. Sebelum itu, Kemendikbud masih menunggu rapat dengan DPR dan ratas di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo.

"Pekan depan baru diputuskan nanti," ujarnya usai acara peletakan batu pertama pembangunan gedung SMP-SMA Darul Hikam di Kampus Dago Giri, Lembang, Jawa Barat, Rabu (23/11). Hamid menuturkan, moratorium UN merupakan wacana yang disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy. 

Sebab, setelah dievaluasi, saat ini UN hanya digunakan untuk pemetaan dan alat seleksi untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Sementara itu, fungsi untuk kelulusan sudah dihapus tahun lalu. 

"Oleh karena itu, penyelenggaraan UN yang memiliki anggaran mencapai setengah triliun rupiah tiap tahun jika untuk pemetaan mutu, maka bisa dilakukan sampling," kata Hamid. Sementara, hasil UN SMA tidak digunakan sebagai alat seleksi untuk masuk perguruan tinggi. 

Sebab, perguruan tinggi memiliki seleksi tersendiri. Sementara, UN SMP digunakan walaupun di beberapa tempat tidak digunakan. "Itu yang dikaji daripada seperti itu, sudah kita coba alternatif lain," ujar Hamid. Ia menambahkan, rencana moratorium UN mendapat respons positif dari mayoritas peserta didik dan pengajar. 

Pemerintah berencana memoratorium UN. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari perbaikan sistem pendidikan nasional. Dengan moratorium UN, bukan berarti ujian akhir bagi siswa SD sederajat hingga SMA-SMK sederajat ditiadakan. 

Sebab, nantinya pemerintah pusat akan melimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah (desentralisasi). Perinciannya, pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajat diserahkan kepada pemerintah provinsi. 

Sedangkan untuk jenjang SMP dan SD sederajat diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Keputusan ini akan ditetapkan dengan dasar hukum instruksi presiden (inpres).

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo memastikan moratorium UN akan segera diputuskan dalam rapat terbatas pekan ini. Namun, hingga kemarin, ratas terkait UN belum dilaksanakan.

Evaluasi di deerah
Mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Fasli Jalal menilai, seharusnya evaluasi pada pelajar harus sesuai dengan kearifan masing-masing daerah. Fasli menanggapi rencana pemerintah memoratorium UN.

"Karena itu, kita harus punya standar. Tapi, cara mengimplementasikan standar itu harus memperhatikan kondisi-kondisi lokal," kata Fasli di Jakarta, Rabu (30/11). Ia mengingatkan, pemerintah harus mengingat tujuan dari pendidikan di Indonesia, yakni selain membuka akses, juga memastikan mutu. 

Fasli mengatakan, setiap pelajar di Indonesia tidak memiliki mutu pendidikan yang sama. Sebab, mutu pendidikan akan berkaitan dengan relevansi kehidupan sehari-hari serta daya saing anak dalam bermasyarakat.

Ia mencontohkan, mutu pendidikan pelajar di Jakarta akan berbeda dengan anak di Ruteng, Nusa Tenggara Timur. Mantan kepala BKKBN ini menyebut, anak-anak Ruteng akan bangga dengan berbagai ilmu pengetahuan yang bertujuan memaksimalkan potensi daerahnya. 

Sementara, pelajar di Jakarta akan bangga dengan berbagai paparan globalisasi dan teknologi. "Jadi, dalam konteks itu, kita harus melihat dua sisi. Perlu standar nasional, tapi juga kita bicara mutu yang lebih relevan dengan kearifan lokal," ujar Fasli.

Ia menyarankan, pemerintah harus memastikan setiap pelajar yang lulus, tidak hanya paham tentang akademik, tetapi juga memiliki kreativitas hingga inovasi dalam menyelesaikan permasalahan. Disinggung terkait peran guru dalam evalusi ujian pengganti UN, Fasli menyebut, mereka merupakan sosok yang paling mengerti kemampuan dan kecerdasan peserta didik. 

Sebab, sangat banyak anak yang lebih kompeten di luar bidang kognitif. "Sepanjang anaknya berprogres menjadi lebih baik dari sebelumnya, itulah tujuan pendididkan," kata dia.

Lebih lanjut, Fasli mengatakan, jika nantinya diputuskan UN dimoratorium dan didesentralisasi ke daerah, tetap harus ada standar nasional yang harus dicapai setiap pelajar di Indonesia. Tujuannya agar para pelajar mampu bersaing secara lokal, nasional, dan internasional.



Download Aplikasi Info PGRI Nasional di HP Android Anda Untuk Dapatkan Berita Terupdate Setiap Hari >> https://play.google.com/InfoPGRInasional


Demikian informasi yang dapat beritapgri.com berikan, yang kami lansir dari republika , semoga ada manfaatnya untuk kita semua............

loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "UN DIHAPUS ! DPR RI MINTA ALAT UKUR LAIN PEMETAAN KEBERHASILAN PENDIDIKAN NASIONAL"

Post a Comment