NASIB RATUSAN GURU HONOR NGAMBANG,

Beritapgri.com - Assalamualaikum wr wb,,,,,,,,,,,,,,,,, Selamat datang rekan-rekan guru semua disitus beritapgri.com yang pada kesempatan kali ini akan membagikan informasi mengenai,,,,,,,,,
Nasib ratusan honorer SMA sederajat justru ngambang setelah menyandang status pegawai pemprov sejak November. Persoalannya pada alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang digunakan membayar gaji mereka. Karena sejauh ini belum ada kata sepakat baik dari pemprov maupun pemkot mengenai siapa yang akan membayar honor mereka.

Para 15 Desember lalu, Gubenur Kaltim, Awang Faroek Ishak mengeluarkan surat edaran kepada semua wali kota dan bupati se-Kaltim. Isinya menginstruksikan agar seluruh kepala daerah mengalokasikan anggaran dan Bosda untuk membayar honor tenaga pendidikan non PNS di tingkat SMA maupun SMK tahun depan.


“Alasan dikeluarkan surat edaran ini lantaran kondisi keuangan pemprov melemah. Sehingga pemprov tidak menyanggupi pembiayaan gaji guru honor,”  ujar Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, Dayang Budianti sambil menunjukan surat edaran tersebut kepada Sapos, Rabu (28/12) lalu.

Meskipun SMA sederajat sudah dilimpahkan menjadi kewenangan menjadi pegawai pemprov, lanjut dia, perlu ada dukungan dari setiap kabupaten maupun kota agar proses kegiatan belajar mengajar berjalan maksimal. Apalagi keterbatasan fiskal daerah sangat parah. Hal ini berimbas pada beban belanja semakin besar. “Yang jelas kami tidak bisa biayai sepenuhnya urusan pendidikan ini. Maka gaji honor kita serahkan ke wali kota dan bupati,” tuturnya.

Meski demikian, surat edaran itu mendapat penolakan dari Pemkot Samarinda. Alasannya, pemkot sudah tidak menganggarkan di APBD 2017 sejak adanya peralihan status 4 November lalu, di Balikpapan. Hal tersebut disampaikan Pj Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Hermanto, kemarin (29/12).

Menurutnya, penyerahan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) tersebut merupakan implementasi dari amanah Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Artinya semua pembiayaan harusnya menjadi tanggung jawab pemprov. Menurutnya, kalaupun meminta dukungan pemkot, harusnya jauh jauh hari atau sebelum pembahasan APBD 2017 bersama DPRD dilakukan, surat edaran tersebut dilayangkan. Sehingga pihaknya bisa menganggarkan.

“APBD kita sudah sahkan, mau bagaimana lagi. Kami sudah balas surat penolakan itu, tapi belum dapat jawaban dari pemprov,” kata Hermanto. Diketahui, surat edaran tersebut bernomor 910/6431/PSDM/BAPP ditandatangani langsung Awang Faroek Ishak. Isinya meminta agar bupati dan wali kota mengalokasikan pembiayaan bagi gaji guru non PNS dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun depan.

Sebab APBD Provinsi Kaltim tahun anggaran 2017 telah dialokasikan untuk pembiayaan gaji dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi guru yang berstatus PNS. Surat ini ditembuskan ke beberapa pihak, termasuk Ketua DPRD Kaltim, Ketua DPRD Kabupaten dan Kota se-Kaltim, Kepala Bappeda Kaltim, Kepala Bappeda
Kabupaten dan Kota se-Kaltim dan Kepala Disdik Kaltim.


Download Aplikasi Info PGRI Nasional di HP Android Anda Untuk Dapatkan Berita Terupdate Setiap Hari >> https://play.google.com/InfoPGRInasional

Demikian yang dapat beritapgri.com berikan,,yang di lansir dari prosamarinda,semoga bermanfaat.
loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "NASIB RATUSAN GURU HONOR NGAMBANG,"

Post a Comment