( FSPTTH ) MENOLAK PEMECATAN SEPIHAK TENEGA HONOR,PASALNYA MELANGGAR UU KETENAGA KERJAAN,JIKA PEMPROV KUKUH MAKA AKAN BERLANJUT KEPENGADILAN,WALAU DI RUMAHKAN ATAU NON AKTIF GAJI HARUS TETAP DI BAYAR

Beritapgri.com - Assalamualaikum wr wb,,,,,,,,,,,,,,,,, Selamat datang rekan-rekan guru semua disitus beritapgri.com yang pada kesempatan kali ini akan membagikan informasi mengenai,,,,,,,,,
 Imbauan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak agar tenaga honorer tenang menyusul defisit keuangan yang melanda tahun depan belum mampu menjawab kegelisahan. Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Harian (FS PTTH) Samarinda kukuh menolak wacana pemecatan sepihak tenaga honorer di Pemprov Kaltim.

Opsi pengurangan jumlah honorer imbas defisit keuangan dianggap telah melanggar Undang-Undang (UU) tentang Ketenagakerjaan. Pegawai kontrak diputus tanpa menerima pesangon maupun tunjangan lain yang menjadi haknya. Jika tetap dilakukan, mereka mengancam bakal membawa masalah tersebut hingga ke meja hijau.



Hal tersebut dilontarkan Ketua FS PPTH Samarinda Wahyudin. Dia menyatakan, beredarnya surat Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim Nomor 876/3797 Disdik.III/2016 tentang pemberhentian sementara tenaga honorer telah menimbulkan keresahan. Meskipun dalam surat tersebut tidak secara spesifik menyebutkan tenaga honorer yang dimaksud merupakan guru.

Namun, pemberhentian sementara tenaga honorer di dinas maupun unit pelaksana tugas dinas (UPTD) harus tetap memerhatikan hak-hak pegawai, seperti tetap membayarkan gaji selama dirumahkan. “Selama nonaktif gaji tetap dibayar. Ketentuan itu diatur dalam UU 13/2003. Kalau dipecat mereka harus mendapat pesangon sesuai masa kerjanya,” tegas Wahyudin.

Dikatakannya, pemberhentian sepihak tenaga kontrak tidak hanya terjadi di Disdik Kaltim, tapi juga di beberapa instansi lain. Pun dilakukan pemangkasan, ia menegaskan, pihaknya bakal menuntut pemprov menunaikan hak tenaga kontrak. Hal tersebut, dianggap sangat penting. Karena bisa menjadi modal hidup bagi mereka yang sudah tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Minimal, kata dia, dari hak itu, dijadikan modal membuka usaha kecil-kecilan demi tetap bertahan hidup.

“Kalau tidak, mereka mau makan dari mana? Apa biarkan mereka melakukan tindakan kriminal, seperti merampok, baru diberikan haknya sebagai tenaga kontrak?” kritiknya. Dia berharap, sesuai janji gubernur usai rapat paripurna pengesahan APBD Kaltim 2017 pada Rabu (28/12), masalah keuangan hingga mengambil kebijakan pemangkasan honorer bisa diselesaikan.

Sebab, dampak rasionalisasi sangat berpengaruh di masyarakat. Guru honorer, sebut dia, selama ini menjadi ujung tombak di daerah-daerah pedalaman dan perbatasan. Sementara pegawai negeri sipil (PNS) urung ditempatkan di daerah tersebut. Kalau pun ada jumlahnya sangat minim. “Kami minta gubernur memangkas anggaran tidak prioritas. Perjalanan dinas dikurangi, tolong perhatikan honorer,” pungkasnya.

Seperti diketahui, belum lama ini Sekretaris Provinsi (Setprov) Kaltim Rusmadi menyatakan, Pemprov Kaltim terpaksa mengurangi tenaga honorer karena defisit keuangan yang melanda Bumi Etam. Saat ini, pihaknya sudah melakukan pemangkasan dana operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pun demikian, langkah rasionalisasi masih bakal ditempuh. Sebab, jika tidak diambil bakal berdampak lebih luas bagi pembangunan di Benua Etam.

“Rasionalisasi honorer sudah kami sampaikan secara khusus ke tiap SKPD. Mau tidak mau pengurangan harus ditempuh,” ucap Rusmadi. Adapun, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang dikonfirmasi terkait hal tersebut menyatakan, bakal mencarikan solusi. “Nanti akan terjawab solusinya. Masih ada jalan alternatif yang bisa
ditempuh agar tidak ada pemangkasan,” ucap mantan bupati Kutai Timur tersebut.

Download Aplikasi Info PGRI Nasional di HP Android Anda Untuk Dapatkan Berita Terupdate Setiap Hari >> https://play.google.com/InfoPGRInasional

Demikian informasi yang dapat beritapgri.com berikan,, yang di lansir dari prokaltim,semoga bermanfaat.


loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "( FSPTTH ) MENOLAK PEMECATAN SEPIHAK TENEGA HONOR,PASALNYA MELANGGAR UU KETENAGA KERJAAN,JIKA PEMPROV KUKUH MAKA AKAN BERLANJUT KEPENGADILAN,WALAU DI RUMAHKAN ATAU NON AKTIF GAJI HARUS TETAP DI BAYAR"

Post a Comment