PNS! PERBAIKI KINERJA DARI SEKARANG, 500RB SIAP-SIAP KENA RASIONALISASI

Selamat Malam Bapak dan Ibu Guru
Pemerintah berencana memangkas 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam waktu tiga tahun ke depan. Dari 1 juta PNS tersebut, 500 ribu orang akan pensiun dalam kurun waktu 2016-2019.Sisanya, 500 ribu PNS yang masih aktif akan dirasionalisasi mulai 2016-2019. PNS yang akan dipangkas adalah PNS yang kinerjanya buruk.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Yuddy Chrisnandi usai melakukan teleconference dengan seluruh jajaran kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia di Jakarta, Selasa (17/5).

Menurut Yuddy, saat ini jumlah PNS di Indonesia mencapai 4,5 juta orang. Pemerintah telah menargetkan, jumlah abdi negara ini hanya 1,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Saat ini jumah penduduk Indonesia sebanyak 250 juta orang. Dengan demikian, jumlah ideal PNS adalah sekitar 3,5 juta orang.

"Dari 1 juta (PNS) ini ada yang pensiun sampai 2019 diperkirakan sebanyak 500 ribu orang. Sisanya masih 500 ribu PNS yang dirasionalisasi," ujar Yuddy. Berdasarkan data di laman Kementerian PAN-RB, jumlah mencapai PNS seluruh Indonesia mencapai 4,5 juta pada 2013. Mereka melayani 244,8 juta jiwa, sehingga rasionya 1,83 persen. Dua tahun kemudian, menurut Menteri Yuddy, jumlah PNS akan melonjak lebih dari 5 juta orang.
Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan pemangkasan sekaligus peningkatan kompetensi serta produktifitas PNS. Caranya dengan menilai PNS melalui empat kuadran. Bila ada PNS yang kompeten namun tidak produktif, ia akan dirotasi ke jabatan yang lebih cocok.

Untuk PNS yang produktif namun tidak berkompetensi, mereka akan disekolahkan lagi agar produktifitasnya memadai. Untuk PNS yang produktif dan kompeten, maka posisinya akan aman. Sedangkan yang akan dipangkas adalah PNS yang tidak produktif dan tidak kompeten.
"Itu semua kita lakukan pada tiga tahun ke depan," jelas Yuddy.
Pemangkasan PNS nantinya akan dilakukan dari PNS tingkat pusat hingga daerah. "Tentunya kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri," tutur Yuddy.

Namun demikian dipastikan Yuddy meski jumlah PNS diwacanakan untuk dikurangi, hal itu tidak akan menganggu kinerja sebuah negara.

Sebelumnya, Menteri Yuddy mengatakan bahwa rasionaliasi jumlah PNS untuk mengurangi belanja pegawai di masing-masing instansi pemerintahan yang dinilai terlalu tinggi.

Menurutnya, dari APBN, sebanyak 40 persen digunakan untuk belanja pegawai serta belanja modal dan barang yang terkait belanja pegawai. Padahal, penerimaan pajak tidak mencapai 100 persen dari targetnya.Sehingga harus dilakukan penghematan anggaran.

Untuk tahun 2016 ini, Menteri Yuddy mengatakan bahwa pemerintah masih melanjutkan moratorium PNS hingga kebutuhan PNS dirasa sudah cukup.

"Langkah-langkah progresif itu di antaranya harus menurunkan beban belanja pegawai melalui tingkat ratio yang paling mungkin, yang tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas birokrasi pemerintahan," papar Yuddy.

Pemangkasan sekitar 1 juta PNS, kata Yuddy, dapat menghemat anggaran sampai Rp 3 triliun setiap bulan.
"Bayangkan saja, kalau rata-rata gaji PNS Rp 3 juta per bulan plus tunjangan dikali satu juta, dan 12 bulan bisa hemat triliunan selama setahun," ucap Yuddy.

Mengenai konflik yang akan muncul di kalangan masyarakat terkait jika rasionaliasi akan diterapkan, menurut Yuddy itu hal yang biasa.

"Reaksi sudah pasti ada, masak jadi pejabat publik enggak berani menghadapi reaksi, apalagi kita memiliki orientasi ke masa depan yang lebih baik," jelas Yuddy.

70 Ribu
Berbeda dengan rencana pemangkasan PNS, Menteri Yuddy justru menyetujui penambahan 5 ribu PNS untuk Kemenkumham. Menurut Yuddy, Kemenkumham mengajukan penambahan 11 ribu PNS. Namun pihaknya hanya menyetujui separuhnya.

Yuddy mengatakan tahun penambahan pegawai baru untuk Kemenkumham yang jumlahnya mencapai lebih dari 5000 orang itu sudah bisa direalisasikan secara bertahap.

Permintaan Kemenkumham itu tidak bisa sekaligus disetujui, karena kebijakan pemerintah soal pemangkasan anggaran. Dengan kebijakan tersebut, hanya 70 ribu PNS baru yang boleh direkrut.

"Dan itu harus dibagi-bagi, dengan dokter, bidang di lingkungan kesehatan, dan pegawai pajak, dengan TNI, dengan Polisi," kata Yuddy.

Penambahan pegawai baru di Kemenkumham, antaralain diperuntukan sebagai pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), untuk mengantisipasi kerusuhan di Lapas dan peredaran narkoba karena kekurangan penjaga, dan untuk pegawai Imigrasi.(tribunnews)
demikian semoga bermanfaat bagi kita semua, salam PGRI

loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "PNS! PERBAIKI KINERJA DARI SEKARANG, 500RB SIAP-SIAP KENA RASIONALISASI"

Post a Comment