PNS DI PENJARA, TAPI TETAP TERIMA GAJI

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemkab Kapuas Hulu yang telah menerima keputusan hukum tetap (incraht) atas masalah hukum yang dialaminya. Kini har-hari mereka dihabiskan dibalik jeruji besi. Namun ada yang berbeda dengan para narapidana penghuni lembaga pemasyarakatakan, bagi narapidana yang berstatus PNS, tetap menikmati gaji dari negara. 

Sementara bagi narapidana yang bukan PNS tetap tanpa hasil. PNS tetap menerima gaji walaupun menerima hukuman penjara atas tindakan pidana yang mereka lakukan, itu diatur dalam undang-undang Aparatus Sipil Negara (ASN).

FOTO ILUSTRASI : ISTIMEWA

Dan itu dibenarkan H. Muhammad Sukri, Sekda Kapuas Hulu, menurutnya ini bukanlah aturan yang dibuat oleh Pemkab Kapuas Hulu, melainkan dari aturan ASN.

Hanya saja, sambung Sukri, bagi PNS yang hukumannya sudah incraht tunjangan jabatan mereka tak ada, sementara gaji pokok tetap diterimanya.

“Kalau yang sudah incraht, mereka tidak menerima tunjangan jabatan. Sementara, gaji pokok mereka masih dapat," jelasnya, Jumat (13/5). Ia mengaku Pemda masih mempelajari terkait undang –undang ASN, terutama hak dan kewajiban seoarang PNS.

Dia menjelaskan, dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memang ada beberapa pasal yang mengatur PNS. Terutama bagi PNS yang tersandungan msalah hukum, apakah mereka (PNS) yang diponis dibawah dua tahun masih dianggap sebagai PNS atau tidak. Karena belum jelas di atur dalam pasa-pasalnya.

"Itu membuat kami bingung dengan aturan dalam ASN ini," ungkap Sukri.

Sekda mengatakan ada tiga PNS yang tersandung hukum diantaranya RA Sungkalang mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo), kasus sengketa  tanah kantor Bupati tahun 2006 (bebas) dan Irwan Kabid Angkutan Sungai, Danau dan Pengairan (ASDP) Dishubkominfo, kasus pengadaan bibit sapi tahun 2008 yang tengah menjalani hukuman penjara di Rutan Putussibau.

Selain itu juga ada A.B Tanto Kepala Bidang Peternakan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan  Kapuas Hulu, atas kasus tindak pidana korupsi pengadaan bibit sapi, rumah dan mesin pakan unggas Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara tahun 2013, sudah pensiun.

“Hingga saat ini posisi jabatan yang ditinggalkan kedua PNS ini masih kosong dan tugasnya diemban Plt,” terangnya.

Untuk mengganti posisi yang masih menjalani hukuman penjara ini menunggu enam bulan setelah pelantikan bupati terpilih (A.M Nasir-Antonius L. Ain Pamero).

Sementara itu, H.M Yusuf Inspektur Inspektorat Kapuas Hulu mengatakan bahwa PNS yang diancam penjara dibawah dua tahun, tetap berhak menerima gajinya. Hanya saja mereka tak menerima tunjangan jabatan dan perjalanan dinas.

Yusuf mengatakan, untuk PNS di Kapuas Hulu yang diancam penjara saat ini semuanya dibawah dua tahun. Karenanya, kata dia mereka masih berhak menjadi PNS, tapi ini aturan lama. Ini menurut dia, aturan lama, aturan ASN yang baru lebih keras lagi.

Tidak melihat berapa hari mereka dipenjara di rutan. Asal PNS terbukti bersalah secara hukum, maka statusnya sebagai PNS harus segera di copot.

Karena aturan ASN ini baru diakui tahun 2016, untuk itu ia mengingatkan pada PNS untuk berhati-hati jangan sampai melakukan tindak pidana jika tak mau seragam PNSnya dicopot. Bagi PNS yang dipecat secara tidak hormat. Mereka tidak berhak mendapatkan tunjangan pensiun. Akan tetapi jika dia diberhentikan secara hormat maka dia masih berhak dapat tunjangan pensiun sebagai PNS.(pontianakpost)

demikian semoga bermanfaat bagi kita semua..

loading...

Tweet

Subscribe to receive free email updates: